Peraturan Pemerintah NomSanksi Jika PNS Menjadi Pengurus Partai Politikor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (“PP 37/2004”). Di dalam konsiderans menimbang PP 37/2004 disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi...

BACA SELENGKAPNYA »»  

HUKUM MALPRAKTEK DI INDONESIA

  “Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan...

BACA SELENGKAPNYA »»  

TEKNOLOGI PEMELIHARAAN BANDENG TAMBAK RAKYAT

Petunjuk teknis pemeliharaan bandeng di tambak rakyat ini telah diterapkan di Kampung Laut Kabupaten Cilacap dan pesisir Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah. Kegiatan budidaya ini dilakukan untuk memanfaatkan kotoran ayam atau pupuk kandang lainnya untuk penumbuhan klekap sebagai pakan alami bandeng. Adapun tahapan yang perlu dilaksanakan ialah...

BACA SELENGKAPNYA »»  

Prosedur dan Persyaratan Pemecahan Sertifikat Tanah

  Pada dasarnya, membeli sebidang tanah di dalam tanah induk tidaklah rumit. Dalam praktiknya, para pihak akan terlebih dahulu membuat kesepakatan, misalnya melalui suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). Dalam hal ini, penjual akan memecahkan sebidang tanah di dalam tanah induk. Kemudian, setelah dipecah dan diterbitkan sertifikat tanahnya, maka tanah tersebut akan dijual kepada pihak pembeli melalui...

BACA SELENGKAPNYA »»